Presiden Prabowo Siapkan Sistem Canggih Pemantauan Transaksi Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Prabowo-Luhut

Jakarta,MetaNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan sistem super canggih hasil pengembangan government technology (Govtech) Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memantau seluruh transaksi elektronik dan digital masyarakat, termasuk data perjalanan, guna mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi di Indonesia.

Luhut menyampaikan bahwa program ini diharapkan bisa berjalan pada Agustus 2025, dan pihaknya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. "Kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, terutama dalam masalah pajak, karena penerimaan pajak kita masih belum maksimal," ujarnya dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Sistem baru yang dikembangkan ini akan mengintegrasikan berbagai sistem digital yang sudah ada di pemerintah, seperti coretax (sistem perpajakan), sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara), sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS (Online Single Submission), data keimigrasian, digital ID (data kependudukan), serta data kepabeanan dan cukai. Luhut juga menambahkan, sistem ini akan terhubung dengan sistem penyaluran belanja negara, termasuk program bantuan langsung tunai (BLT), untuk memastikan dana bantuan digunakan dengan tepat.

"Semua nanti targeted, jadi untuk BLT, penerima harus membuka rekening bank dan membelanjakan uangnya dengan arahan pemerintah, misalnya di desa membeli telur, ayam, dan sebagainya. Ini akan ada barcode untuk memonitor," jelas Luhut.

Secara konsep, sistem ini akan mirip dengan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, data perjalanan masyarakat bisa terekam dan digunakan untuk memprofiling kemampuan belanja mereka. Luhut menjelaskan, "Contohnya, jika Anda sering bepergian ke Bali, berarti Anda memiliki uang, tidak mungkin tidak punya uang jika sering traveling ke luar negeri."

Baca juga:
Wika Salim Bersyukur Penyanyi Dangdut Mulai Dilirik oleh Festival Musik

Sistem ini juga akan mencatat transaksi e-commerce untuk mempermudah pemerintah dalam memperluas basis pemajakan. Selain itu, sistem ini juga memiliki fitur untuk memblokir layanan imigrasi, seperti pembuatan paspor atau perizinan berusaha, bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Luhut menambahkan, sistem ini dikembangkan oleh anak-anak bangsa dengan melibatkan sekitar 300 tenaga ahli dari berbagai institusi, termasuk LKPP, Peruri, dan Telkom. "Presiden kemarin malam sudah setuju bertemu dengan mereka, kira-kira 2-3 minggu setelah sistem ini terbentuk," kata Luhut.

Sebelum peluncuran sistem ini, tim dari pemerintah Indonesia akan melakukan kunjungan ke India untuk mempelajari sistem serupa yang sudah diterapkan di negara tersebut. Luhut menjelaskan, "Kita akan ke India dalam 10 hari ke depan untuk belajar dari pengalaman mereka, meskipun kita sudah banyak kesepahaman, kita perlu lesson learned agar mengurangi kemungkinan kesalahan."

Dengan adanya sistem canggih ini, pemerintah berharap dapat memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak, yang diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan penerimaan negara.